LEBONG EKSPOSE – DPRD Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebong tersebut dipimpin Ketua DPRD Lebong Carles Ropnsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Ahmat Lutfi, SH. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lebong H. Azhari, SH., MH., Wakil Bupati Bambang Agus Supra Budi, S.Sos., M.Si., Pj Sekda Dr. Syarifudin, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala SKPD dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Ketua DPRD Kabupaten Lebong mengatakan, penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan. Menurutnya, agenda tersebut diperlukan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif.
“Tujuan penting mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi atas APBD Perubahan adalah memberikan klarifikasi, merespons kritik atau saran, serta menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan dewan agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah poin penting dalam penyampaian jawaban eksekutif, antara lain memberikan penjelasan resmi atas pertanyaan fraksi terkait asumsi pendapatan dan belanja, menyempurnakan anggaran berdasarkan masukan DPRD, menjaga kemitraan antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Lebong H. Azhari dalam pidato jawabannya menanggapi sejumlah pandangan fraksi, termasuk Fraksi PAN mengenai bencana banjir yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Menurut Azhari, Pemkab Lebong telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), selain dukungan anggaran melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Untuk penanganan infrastruktur, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi jangka menengah dan jangka panjang dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Bupati juga menanggapi pandangan Fraksi Golkar mengenai keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan setelah APBD Perubahan ditetapkan. Menurutnya, pemerintah daerah menyadari waktu efektif pelaksanaan kegiatan pada penghujung tahun relatif singkat.
“Kami sadari bahwa waktu efektif setelah APBD Perubahan ini relatif singkat. Sehingga kami anggap perlu melakukan pengadaan sesegera mungkin untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan. Intinya, setelah APBD Perubahan ditetapkan, saya akan perintahkan seluruh OPD terkait segera melaksanakan proses pengadaan,” jelas Azhari.
Azhari menambahkan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan agar dapat diselesaikan tepat waktu.
Pertama, percepatan proses pengadaan. Pemerintah daerah akan mendorong percepatan proses tender maupun penunjukan langsung untuk paket pekerjaan yang sifatnya mendesak.
Kedua, komitmen pimpinan melalui monitoring secara ketat oleh kepala daerah dan kepala OPD terhadap progres pelaksanaan kegiatan serta berbagai kendala di lapangan.
Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Seluruh OPD diwajibkan mematuhi ketentuan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari temuan audit pada akhir tahun.
Bupati menegaskan, langkah percepatan tersebut diperlukan agar program yang telah masuk dalam APBD Perubahan 2026 dapat dilaksanakan secara optimal meskipun waktu pelaksanaannya terbatas. ( Bae )
Komentar