LEBONG EKSPOSE — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Dr. Denny Agustian, S.H., M.H., mengikuti Konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang video conference (Vicon) Kejaksaan Negeri Lebong. FGD merupakan tindak lanjut surat undangan Jamintel Kejaksaan Agung RI Nomor B-2005/D.1/Ds/08/2026 tertanggal 6 Agustus 2026 tentang Undangan Konsolidasi/Focus Group Discussion Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, khususnya antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif daerah. Forum juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen mengatakan, keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan institusi penegak hukum.
“Benar, bertempat di ruang Vicon Kejaksaan Negeri Lebong kami mengikuti kegiatan Konsolidasi/Focus Group Discussion Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026. Kami juga mendengar arahan dan penyampaian materi oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia,” ujar Carles.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Lebong penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kehadiran Plt Kajari Lebong dalam forum tersebut menunjukkan tindak lanjut Kejaksaan Negeri Lebong terhadap arahan dan kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur pemerintahan daerah.
Melalui FGD tersebut, diharapkan komunikasi antara DPRD Kabupaten Lebong dan Kejaksaan Negeri Lebong semakin solid, terutama dalam menghadapi berbagai potensi AGHT serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.(Bae)
Komentar