Lebong, ekspose.net— Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengalokasikan anggaran Rp.3,5 miliar dari APBD untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 78 desa yang dijadwalkan berlangsung November 2026.
Namun, di tengah alokasi anggaran tersebut, sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Lebong ternyata turut menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkades melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026.
Besaran anggaran yang disiapkan masing-masing desa bervariasi, mulai Rp.5 juta hingga Rp.10 juta. Anggaran itu disebut sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan Pilkades serentak.
Di Desa Lokasari, Kecamatan Lebong Utara, misalnya, pemerintah desa mengalokasikan sekitar Rp.10 juta dalam APBDes 2026 untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Lokasari, Habib Surya Darma, melalui Sekretaris Desa Eko Yulianto, membenarkan adanya alokasi tersebut.
“Dana dukungan untuk Pilkades ini disiapkan sebesar Rp10 juta,” ujar Eko melalui pesan WhatsApp, Senin (14/9/2026).
Menurut Eko, anggaran tersebut dicantumkan dalam APBDes dalam bentuk gelondongan. Artinya, penggunaannya tidak dirinci berdasarkan jenis kegiatan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
“Untuk anggaran memang disusun gelondongan, artinya tidak dirinci. Karena waktu itu sepakat saat evaluasi APBDes di kantor Kecamatan Lebong Utara,” katanya.
Sementara itu, Camat Lebong Utara Ero Bonaparte membenarkan adanya sejumlah desa di wilayahnya yang mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
Menurut Ero, besaran anggaran yang disiapkan desa berkisar Rp.5 juta hingga Rp.10 juta. Anggaran tersebut dialokasikan melalui ADD dan disiapkan sebagai dana talangan untuk kebutuhan yang bersifat tidak terduga selama pelaksanaan Pilkades.
“Iya, beberapa desa memang menganggarkan Rp.5-10 juta untuk dukungan pelaksanaan Pilkades,” kata Ero.
Ero juga mengakui anggaran dukungan Pilkades tersebut pada sejumlah desa dicantumkan secara gelondongan atau tanpa merinci peruntukannya sejak awal.
Namun, apabila anggaran tersebut nantinya digunakan, pertanggungjawaban penggunaannya dapat disusun berdasarkan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
“Tapi nanti, kalau dana dukungan Pilkades di APBDes itu terpakai, pertanggungjawabannya bisa disusun sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan, pihak Kecamatan Lebong Utara telah meminta desa-desa yang mengalokasikan anggaran tersebut berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Langkah itu dinilai penting mengingat Pemkab Lebong sendiri telah menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar melalui APBD untuk membiayai pelaksanaan Pilkades serentak di 78 desa.
“Kami sudah menyampaikan ke desa-desa yang menganggarkan dana tersebut agar berkonsultasi dengan PMD untuk memastikan penggunaan anggaran tidak tumpang tindih,” demikian Ero. (Zee)
Komentar